Silahkan mampir, pilih menu yang tersedia…boleh makan di sini, boleh bungkus!

Oleh: Sugeng Yoga Marsasi, Ak *)

Istilah Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai kita ketahui pada tahun 2004 sebagaimana terdapat pada Pasal 1 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun, mengenai apa dan bagaimana BLU/BLUD, diantara penyelenggara pemerintah sendiri hingga kini kerap kali masih terdapat perbedaan persepsi.

Sejak digulirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 13 Juni 2005, kita masih cukup asing mengenai bagaiman BLU ini seharusnya dibentuk dan dikeloa, walaupun di tahun itu beberapa rumah sakit pemerintah dilingkungan Kementerian Kesehatan (Departemen Kesehatan waktu itu) telah dibentuk menjadi BLU. Bagi kita yang berkiprah di daerah, titik terang mengenai BLUD mulai terlihat ketika Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto pada tanggal 7 November 2007 mengeluarkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Dan pemahaman kita semakin jelas saat mendagri mengeluarkan Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD melalui Surat Edaran Nomor 900/2759/SJ pada tanggal 10 September 2008. Surat Edaran ini mengandung makna tata cara penilaian administratif terhadap SKPD yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. SE ini berisi definisi operasional dan pedoman penilaian termasuk bobot nilai dokumen, indikator dan unsur yang dinilai dari  masing-masing dokumen persyaratan PPK-BLUD. Secara tidak langsung SE ini mengajarkan kepada kita tentang apa dan bagaimana seharusnya dokumen persyaratan PPK-BLUD dipersiapkan.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU diartikan sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Di daerah, pola pengelolaan keuangan BLUD dapat diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan layanan kesehatan lainnya, layanan pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, lisensi, dan lain-lain, baik yang saat ini merupakan SKPD maupun UPTD dibawah SKPD. Instansi ini biasanya masih menghadapi berbagai macam permasalahan berkaitan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan (padat karya), jumlah personil yang harus diorganisasikan (padat SDM), banyaknya asset yang harus dikelola (padat teknologi), besarnya biaya yang harus dikelola untuk operasional (padat modal), maupun banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan (padat masalah). Sementara harapan dari stakeholder terhadap instansi ini adalah agar tetap dapat maksimal melayani masyarakat, dapat hidup dan berkembang, mandiri dan dapat bersaing dengan bisnis sejenis baik dari sesama instansi pemerintah maupun terutama dengan swasta.

Perubahan menjadi BLUD, bukan semata berkaitan dengan “kemerdekaan” berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan berupa pendapatan fungsional dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah, namun lebih kepada perubahan pola manajemen dan paradigma seluruh unsur di dalam organisasi BLUD.

Perubahan paradigma menuntut kesadaran dan kesungguhan semua personil dalam BLUD. Untuk sebuah RSUD misalnya, setelah menjadi BLUD, kini tidak lagi hanya sekedar melayani pasien/masyarakat namun harus dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pelaksanaan kegiatan bukan hanya sekedar pelaksanaan DPA tahun berjalan sebesar anggaran yang telah ditetapkan, namun harus berhitung profit untuk menghidupkan dan mengembangkan bisnis/usaha rumah sakit. Demikian juga “kebiasaan” meminta dana dan menggunakan anggaran kepada pemerintah daerah baik kota/kabupaten/provinsi, harus diimbangi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha dan membangun jiwa enterpreneur, karena dengan BLUD, RSUD tersebut sudah sedikit dilepaskan dari aturan birokrasi yang “membelenggu” dan diberikan keleluasaan mengatur pendapatan fungsionalnya. Dan tentunya, perubahan pola manajemen dan perubahan paradigma ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan kebanggaan profesi bagi setiap insan rumah sakit dimanapun mereka diposisikan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan administrasi bagi masyarakat.

Paradigma baru sebagai sebuah Badan Layanan Umum Daerah juga harus seimbang antara “Enterprising the government” dalam arti mewiraswastakan instansi pemerintah dengan pengelolaan instansi pemerintah ala bisnis, dengan “Public Service Oriented” yaitu tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang harus tetap diingat oleh kita semua bahwa tujuan penerapan PPK-BLUD adalah lebih kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat oleh instansi pemerintah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktuvitas dan penerapan prektek bisnis yang sehat.

Maksud baik para penggagas BLUD harus kita pahami yaitu agar BLUD dapat memecahkan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebuah rumah sakit yang harus melakukan pelayanan setiap waktu tentunya tidak ingin setiap awal tahun anggaran menghadapi kendala keterbatasan obat, alat kesehatan, makan-minum pasien dan lain-lain hanya karena belum selesainya proses penganggaran di pemeritah daerah. Optimalisasi pelayanan ini dapat diatasi manakala pendapatan fungsional bisa langsung digunakan untuk pengadaan obat/alkes dan lain-lain serta penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa yang tetap menguntungkan rumah sakit. Lebih jauh dari itu, keterbatasan dan kelancaran dana operasional serta ketergantungan terhadap subsidi pemerintah akan sedikit teratasi manakala BLUD dapat memerankan diri sebagai sebuah “bisnis swasta” yang mampu menarik sebanyak mungkin pelanggan, dan bersaing dengan bisnis sejenis dalam cakupan wilayah yang telah diperhitungkan dalam Rencana Strategi Bisnis.

Perbedaan persepsi dan kendala yang dihadapi

Dalam kenyataanya, perjalanan sebuah RSUD (misalnya) menjadi BLUD masih menghadapai berbagai kendala baik dari internal RSUD sendiri maupun dengan pihak ekternal. Kendala-kendala yang dihadapi lebih kepada perubahan paradigma yang masih membutuhkan proses pembelajaran dan pemahaman tentang BLUD yang masih perlu disosialisasikan. Adapun perbedaan persepsi dan kendala yang sering terjadi antara lain berasal dari:

1. Internal Rumah Sakit

Perubahan status menjadi sebuah BLUD seharusnya direspon oleh setiap individu dalam rumah sakit, dimanapun posisi dan peran yang diemban dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan rumah sakit. Moment penting “lahirnya BLUD” seringkali hanya diketahui oleh segelintir personil dalam jajaran manajemen terutama yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan, sedangkan sebagian besar pegawai yang melaksanakan pelayanan mungkin tidak tahu apa itu BLUD sehingga tidak ada perubahan paradigma mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan setelah menjadi BLUD.

2. Penyelenggara Pemerintahan

Terdapat dua kekurangtepatan anggapan dari pemerintah daerah tempat BLUD bernaung, yang pertama anggapan yang over estimate terhadap keberadaan BLUD. Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Anggapan kedua, walaupun tidak dominan tetapi masih tetap ada, yaitu kekhawatiran dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah tidak lagi dapat mengontrol rumah sakit yang dapat mengakibatkan rumah sakit tidak dapat berkembang, atau bahkan jika terlalu pesat berkembang, rumah sakit tersebut tidak lagi dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dikarenakan pendapatan rumah sakit tidak lagi disetorkan ke kas daerah.

3. Lingkungan Bisnis/Pihak Ketiga

Pengaruh lingkungan bisnis/pihak ketiga ini terkait dengan mitra rumah sakit dalam menjalankan bisnis/pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pihak ketiga berharap “praktek bisnis swasta” yang biasa mereka lakukan bisa diterapkan di rumah sakit pemerintah setelah menjadi BLUD. Misalnya, sebuah perusahaan tertentu siap menjalin kerjasama layanan kesehatan bagi seluruh karyawannya asalkan ada imbal balik yang bisa diperoleh “manajemen” dari setiap pembayaran layanan kesehatan terhadap para karyawan tersebut (sedangkan tarif layanan kesehatan BLUD yang diberlakukan masih tetap ditentukan oleh pemerintah daerah). Demikian juga persaingan rekanan dalam penyediaan kebutuhan rumah sakit yang kerap kali tidak sesuai dengan prosedur.

Ada satu hal lagi permasalahan yang dihadapi oleh BLUD yang sulit untuk dikatogorikan ke dalam tiga kelompok di atas, yaitu mengenai keberadaan dokter rumah sakit, terutama dokter ahli. Secara internal, dokter ahli merpakan asset berharga dan ujung tombak pemasaran rumah sakit. Namun kebijakan pemerintah hingga saat ini bagi sebagian pihak dianggap belum memberikan penghargaan yang wajar bagi dokter atas jasa layanan rumah sakit (jika dibandingkan dengan swasta). Walaupun ada pendapat bahwa dokter yang bekerja di rumah sakit telah mendapatkan gaji dan fasilitas kerja dari pemerintah, namun penghargaan profesi dan imbalan materi yang terlalu jauh perbedaanya, secara manusiawi orang akan memaklumi manakala dokter tersebut akan mencari “tambahan” di tempat lain baik bekerja di rumah sakit swasta maupun membuka prktek pelayanan kesehatan yang kerapkali menyita jam kerja sebagai dokter rumah sakit pemerintah.

Beberapa alternative solusi

Menghadapi perbedaan persepsi dan beberapa kendala yang dihadapi, ada beberapa alternative solusi yang bisa kita lakukan, diantaranya:

  1. Menjadikan moment lahirnya BLUD sebagai titik tolak membangun paradigma baru bagi seluruh insan rumah sakit untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan sejak pelanggan masuk gerbang rumah sakit hingga kembali ke rumah dengan kesembuhan dan perasaan puas. Image jelek rumah sakit pemerintah yang selama ini melekat di benak masyarakat harus segera diubah. Sikap santun dan ramah serta professionalism pelayanan harus mulai ditunjukkan oleh satpam, tukang parkir, petugas pendaftaran, perawat, dokter, apoteker, kasir, dst. Hal ini yang akan memberikan kepuasan pelanggan sehingga dapat mempertahankan pasien lama dan menarik pasien baru melalui tenaga pemasaran gratis, yaitu pasien dan keluarga pasien. Namun membangun paradigma baru ternyata tidak mudah, perlu sosialisasi berkesinambungan. Cara yang lebih efektif adalah menumbuhkan rasa memiliki bisnis rumah sakit dan menunjukkan bahwa kedudukan tiap individu dalam rumah sakit adalah penting. Dengan melibatkan secara langsung dalam perumusan visi dan misi rumah sakit pada saat penyusunan Rencanan Strategi Bisnis, merupakan salah satu cara memberikan penghargaan atas peran dan keterlibatan insan rumah sakit. Selanjutnya keterlibatan dalam pengaturan kode etik dan perumusan Standar Operating dan Prosedur (SOP) juga merupakan media sosialisasi yang cukup efektif, terlebih rumusan remunerasi penghasilan yang akan diperjuangkan bersama dari kegigihan kerja dan dan kontribusi nyata setiap insan rumah sakit.
  2. Terhadap perbedaan persepsi dengan pemerintah daerah, dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) lima tahunan merupakan media komunikasi yang cukup efektif manakala pihak rumah sakit mampu memaparkan hitungan-hitungan bisnis kepada pemerintah daerah, didukung dengan Rencanan Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk tiap-tiap tahunnya. Rencana bisnis selama lima tahun dengan trend kenaikan prosentase tingkat kemandirian yang menggambarkan kenaikan pendapatan fungsional untuk menutupi biaya operasional layanan, diharap dapat memberikan persamaan persepsi antara penyelenggara pemerintahan dengan pengelola BLUD. Tidak menutup kemungkinan BLUD RSUD suatu saat kelak mampu memberikan pilihan kepada pegawainya, apakah akan berstatus sebagai pegawai BLUD atau tetap menjadi PNS. Dan semua masih tetap dalam kontrol pemerintah daerah melalui dewan pengawas dan kinerja BLUD dapat dipertanggungjawabkan karena selalau dilakukan audit oleh auditor independent. Bahkan evaluasi kinerja terhadap BLUD dapat memberikan korekis perbaikan dan juga memungkinkan pengembalian status SKPD (penurunan/pencabutan status BLUD).
  3. Menghadapi persaingan bisnis dengan rumah sakit sejenis dalam menarik pelanggan, dapat dilakukan dengan pelayanan prima secara professional dengan selalu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Profesionalisme layanan dari para perawat dan dokter/dokter ahli (dan tenaga pendukung lainnya) serta peralatan medis yang modern hingga saat ini masih menjadi faktor utama dalam menarik pelanggan/pasien, dan RSUD harus segera merancang investasi kearah sana, misalnya dengan menghimpun dana, mencari donatur atau melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan pihak swasta.
  4. Solusi terbaik terhadap permasalahan dokter/dokter ahli memerlukan koordinasi yang baik di antara pengambil kebijakan agar rumah sakit pemerintah tetap diuntungkan dan dokter/dokter spesialis tidak terlalu dirugikan (win-win solution) dengan memperhatikan perhitungan remunerasi yang adil. Jalan keluar lain juga dapat dilakukan, misalnya, rumah sakit membuka layanan paviliun di luar jam kerja rumah sakit untuk memfasilitasi praktek dokter/dokter ahli rumah sakit yang bersangkutan dengan perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.

Pilihan alternative solusi di atas hanyalah sebagian kecil dari solusi-solusi lain yang masih dapat kita gali. Bagi kita yang terpenting adalah, walaupun padadigma baru Badan Layanan Umum Daerah sebagai “Enterprising the Government” dalam arti mewiraswastakan instansi pemerintah dengan pengelolaan instansi pemerintah ala bisnis, namun kita tidak dapat melupakan bahwa tujuan utama kita adalah “Public Service Oriented” yaitu tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang harus tetap diingat oleh kita semua bahwa tujuan penerapan PPK-BLUD adalah lebih kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat oleh instansi pemerintah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktuvitas serta penerapan prektek bisnis yang sehat.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: